Temuan KPK tentang Pemborosan biaya Haji

Saya jadi teringat dengan sebuah guyonan begini: "Nanti di akhirat, bisa jadi Tuhan akan menyediakan neraka khusus untuk sebagian besar orang-orang yang ketika hidup pekerjaannya mengurusi Ibadah Haji, dan ternyata yang paling banyak berada di sana dulunya bekerja di departemen Agama."

Ketika saya membaca berita ini, pikiran saya melayang kepada guyonan "hitam" itu tadi. Soalnya, mengerikan benar bahwa menurut Wakil Ketua KPK terdapat indikasi pemborosan RATUSAN Miliar di Depag, khususnya dalam masalah penyelenggaraan haji..(berita detik 06/05/2010) Tentu saja semua ini bukan rahasia lagi, karena sepanjang sejarah mulai Orba sampai sekarang, hakekatnya penyelenggaraan haji Indoneisa, menurut pengamatan saya, adalah sebuah proses sistematis pemerasan plus penindasan yang dilakukan elite Penguasa (atas nama negara) terhadap rakyat, khususnya ummat Islam yang ingin menunaikan ibadah agar sempurna keislaman mereka.


Bagaimana tidak? rasanya seumur-umur tidak pernah ada sebuah laporan evaluasi terhadap penyelenggaraan haji di Republik ini yang dilakukan secara independen dan terbuka untuk warganegara, sehingga semua aspek yang rentan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bisa diketahui, diidentifikasi, lalu diberantas secara tuntas. Alih-alih, malah pada masa Orba penyelenggaraan haji sudah dibakukan seperti sapi perahan yang susunya dikumpulkan untuk Penguasa, lalu dibagikan sedikit-sedikit kepada segelintir elite Islam dan selebihnya dipergunakan untuk membiayai hegemoni negara melalui proyek-proyek ke"islaman": pembangunan mesjid seluruh Indonesia yang seragam, sumbangan-sumbangan untuk kegiatan pendidikan Islam, musabaqoh tilawatil Qur'an, dll.

Sementara itu pelayanan penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun tidak ada atau kecil sekali peningkatan mutunya. Mirip sebuah kaset rusak, nyanyian tentang keluhan para jemaah haji Indonesia tidak pernah bergeser atau "mbulet" di seputar masalah-masalah: pemondokan jauh, petugas Haji yang arogan dan memikirkan diri sendiri, pelayanan kesehatan yang jauh dari memadai, keamanan yang nyaris tidak ada bagi jemaah dan harta milik mereka, transportasi yang berdesak-desakan, dan yang memilukan: soal katering yang sering bermasalah soal delivery dan mutunya! Padahal, yang namanya tim pemantau DPR, tim independen yang dibuat Depag, dan seterusnya selalu ada dan biayanya juga tak kecil. Ketika di buka ruang bagi swasta untuk ikut berpartisipasi dalam kerja penyelenggaraan Haji dan Umroh pun, misalnya dengan ONH dan Umroh Plus, ternyata terjadi penyalahgunaan amanah yang luar biasa sehingga bukan saja membuat jemaah Haji terlantar, tetapi negara kita menjadi sasaran ejekan dan cemooh oleh bangsa lain. Baik sektor negara maupun sektor swasta, tampaknya bermadzhab sama.

Agar supaya masalah menjadi makin memalukan, tingkat korupsi dalam bidang ini pun tampaknya tak pernah surut. Bahkan salah satu mantan Menteri Agama pun harus mendekam dalam penjara gara-gara masalah korupsi terkait, antara lain, penyelenggaraan Haji ini! Ini semua berlaku dalam sebuah Kementerian yang dipercaya mengurus masalah ibadah dan keagamaan. 

Jika kita mau jujur, pertanyaannya adalah:

1. Mungkinkah Tuhan akan membiarkan sebuah bangsa yang setiap tahun elitnya melakukan penyelewengan dan korupsi besar-besaran atas nama beribadah kepadaNYa? 

 

2). Apakah ummat yang dibohongi dan diperas setiap tahun itu tidak ada satu pun yang berdoa agar Tuhan memberikan laknat kepada para penyelenggara Haji yang KKN itu? 

 

3). Mungkinkah mutu penyelenggaraan Haji akan bisa berangsur baik kalau tidak pernah ada sebuah akuntabilitas publik selama puluhan tahun? dan, 

 

4) Apakah kultur menipu dan menjarah uang ummat Islam yang sudah puluhan tahun itu akan bisa dihapus dalam waktu dekat?

Saya sama sekali tidak kaget atau heran dengan temuan KPK. Justru saya akan kaget kalau sampai Menteri Agama lalu melakukan pembenahan secara fundamental sehingga tahun depan, misalnya, tidak ada jemaah yang mengeluh soal pemondokan. Itu saja.