menyoal RPM ; ikut-ikutan

tiba-tiba saya harus memuji pak SBY,sebelumnya jarang lho, bukan karena beliau tidak pantas untuk dipuji tapi karena sudah terlalu banyak yang memuji jadi kalau saya ikut-ikutan memuji ntar di kira cari muka,tapi kali ini saya harus memuji beliau, di saat sidang kabinet paripurna, di Jakarta, Kamis (18/2/2010)seperti di beritakan kompas.com beliau menegur menterinya Tifatul Sembiring

Jakarta, RMOL.Persiden sebelumnya menegur tingkah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang terburu-buru mengeluarkan pernyataan tentang Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur tentang konten multimedia. Walaupun masih rancangan, gagasan Tifatul ini mendapat protes keras masyarakat.(rakyatmerdeka.co.id) 

Belum lagi setahun menjadi menteri, sudah sekitar 3 kali membuat kebijakan kontroversial: diantaranya :Rancangan PP Intersepsi/Penyadapan, Rencana penggabungan Lembaga Penyiaran Publik, TVRI dan RRI, dan yang paling gres dan masih anget soal RPM Konten Multimedia apa seh RPM itu? RPM itu Rancangan Peraturan Mentri.

seperti kita ketahui Bapak mentri kita satu ini mau mengeluarkan Rancangan peraturan Mentri (RPM) mengenai content multimedia,dengan kata lain bagaimana isi multi media akan di atur khususnya terkait dengan masalah pornografi,penistaan agama,dsb. sama dengan ketika ia menggebu untuk mengegolkan PP tentang intersepsi (penyadapan),kali ini ia pun segera menuai banyak kritik salah satunya dari ketua MK Mahfud md dalam wawancara di radio Elshinta pak mahfud mengingatkan agar jangan terlalu intervensi terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan pers.begitu juga anggota MK yang lain Akil mochtar mengatakan bahwa RPM tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang di atasnya (UU),apalagi konstitusi (UUD 1945). dan bagaimana tanggapan pak Tifatul? 

seperti juga ketika beliau membela diri soal PP penyadapan,bapak mentri kita mengatakan bahwa RPM ini sudah di rancang jauh sebelumnya th 2006 (bukan dia yang merancang ) , lalu ia mencoba berargumen bahwa urusan multimedia bukan termasuk kebebasan pers.RPM ini mau melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak senonoh,seperti pornografi dan pelecehan agama,yang sering di jumpai di dunia maya.jadi nanti si pemilik jejaringlah yang akan di kenai pidana,kalu misalnya ada memuat isi seperti itu. 

Enda nasution bloger senior mengatakan "..visi penyebaran internet yang belum dirumuskan,padahal jauh lebih penting dan mendasar ketimbang RPM itu sendiri,konten pornografi dilarang,tapi batasan pornografi seperti apa tidak jelas..".tanggapan dari ketua AJI (aliansi jurnalis independen) Nezar patria "..aturan RPM tumpah tindih dengan UU yang lain,kalaupun ada pengaduan tentang sebuah berita seharusnya diselesaikan melalui dewan pers dengan UU pers bukan dengan RPM. 

pandangan pak mentri yang mau menjadi semacam polisi moral dengan RPM nya persis pandangan para diktator (maaf pak mentri..) tentang apa yang boleh dan tidak boleh di tayangkan dan di muat oleh media,maka kalau kemudian banyak pihak menjadi gusar dan menganggap beliau tidak konsisten dengan klaim partainya yang reformis dan bersih,saya bisa memahami.apalagi di kalangan telematika,jelas bahwa RPM ini mirip dengan ancaman sensor dan mengingatkan pada jaman dulu ketika isi media dan multimedia dikontrol oleh negara.para pemilik multimedia jelas teriak-teriak karena mereka menemukan sasaran tembak tanpa tahu apa salah mereka yang hanya menjadi provider dari suatu jejaring global yang dia sendiri tidak punya kekuasaan kontrol.jadi misalnya saya berkomentar "porno" di blog anda bukan saya yang kena sanksi tapi pemilik bloglah yang kena.

aneh,ketika teknologi luar sudah digunakan bertahun-tahun dan sudah memakan korban,baru sibuk buat undang-undang,padahal alangkah bijaksanaya jika dulu sebelum provider internet diberikan ijin operatornya seharusnya work instuction dan perangkat perundang-undangan dari hilir ke hulu sudah dibuat dan disosialisasikan ke masyarakat dengan jangka waktu tertentu baru di review apakah perlu dimplementasikan apa tidak.jangan samapi undang-undang di buat,dipaksakan kemudian timbul pro dan kontra, debat kusir tak berujung,serta bisnis demo maju tak gentar membela yang mbayar

dan tentunya masyarakat juga yang jadi korban..

download draft RPM disini